Header Ads

Link Banner

Kawal Kontrak Blok Rokan, Bem Unri Minta Nasionalisasi Aset Migas Riau

Universitas Riau - Jum'at (11/3) Kementerian Sosial dan Politik (Kemensospol) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Riau gelar aksi nasionalisasi aset migas Riau "Rebut blok rokan, kembalikan ke bumi lancang kuning" di depank gerbang kampus Unri panam. Aksi ini mendapat sorotan masyarakat yang melintasi Jl HR Subrantas setelah massanaksi bakar ban mobil didepan pintu masuk kampus. Sehingga membuat macet yang panjang disekitar panam.

Faizal Indra selaku Menteri Sosial dan Politik menuturkan bahwa aksi ini untuk mengawal dan mengadvokasi kebijakan pengelolaan migas yang masih dikuasai oleh perusahaan asing yang nantinya akan berakhir tahun 2021. "Maka hari ini kita dari BEM Unri juga membentuk Forum Intelektual Peduli Migas Riau (FIPMR) yang fungsinya fokus untuk mengadvokasi permasalahan migas Riau. Agar kebijakan kontrak pengelolaan hulu migas kembali ke ibu pertiwi", ujarnya.

Adapun tuntutan mahasiswa kali ini, adalah; menjalankan dan mempertegas amanat pasal 33 UUD 45 terkait pengelolaan aset strategis bangsa dikelola oleh negara dan dipergunakan seutuhnya demi kesejahteraan bangsa dan UUD turunan lainnya. Harus mengedepankan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Kedua, menjadikan, mempersiapkan dan mempertegas BUMN dan BUMD sebagai pengelola utama usaha hulu migas diseluruh blok khususnya. Blok rokan diprovinsi Riau melalui perundang-undangan dan penyusunan program kerja dan budgeting (WPNB)serta realisasi kebijakan secara transparan keseluruhan masyarakat. 

Ketiga, menyudahi kontrak kerjasama pengelolaan usaha hulu migas yang sebelumnya dikelola oleh perusahaan asing ( Chevron dan lain lain) dan menasionalisasi seluruh aset bangsa khususnya blok rokan yang akan segera berakhir kontraknya pada tahun 2021.

Selanjutnya, mempersiapkan generasi penerus bangsa untuk siap mandiri dalam mengelola aset strategis bangsa melalui pendidikan bermutu, lapangan pekerjaan, infrastruktur lain pendukung keberhasilan, kebijaksanaan dan realisasi kebijakan secepat-cepatnya.

Tuntutan keempat menangkap dan mengadili segala antek antek asing atau lainnya yang menyebarkan, menghina atau melakukan upaya-upaya untuk mempertahankan kedudukan asing di Indonesia demi keuntungan pribadi yang mengganggu kedaulatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang merdeka. 
    
Tuntutan lainya meminta seluruh elit pemerintah dan daerah (Presiden, DPR, DPRD, Gubernur dan Bupati) menjadi wakil rakyat yang mengedepankan aspirasi masyarakat dan saling bersinergi untuk satu kata merdeka dari segala bentuk penjajahan dan nasionalisasi aset strategis bangsa demi kesejahteraan masyarakat. Atau bila tidak mampu dengan sadar kami meminta para elit pemerintah untuk mundur dari jabatannya. 

Tuntuntan terakhir dari BEM Unri adalah untuk mengajak seluruh masyarakat untuk bersatu mengawal realisasi kebijaksanaan kontrak kerja pengelolaan hulu migas yang pro terhadap bangsa, yang nantinya kebijakan ini yang menentukan nasib bangsa Indonesia apakah merdeka atau hanya menjadi 'babu' di tanah air Indonesia tercinta.

Presiden Mahasiswa, Andres Pransiska mengatakan pentingnya memulai gerakan advokasi untuk mengawal habisnya kontrak kerjasama antara Indonesia dan perusahaan asing pada kegiatan usaha hulu migas pada tahun 2021. "Karena kedaulatan migas merupakan tujuan yang diharapkan mampu membangkitkan semangat perekonomian demi kemaslahatan rakyat dan bangsa Indonesia", ungkapnya.

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.