Header Ads

Link Banner

Alumni Pascasarja UR, Saputra : Kepentingan Masyarakat Nomor Satu

Trisepna Saputra SSTP MSi (Pascasarjana Manajemen Publik Unri Angkatan 2002)

www.terasunri.com - Mengabdi sebagai birokrat bukan sebuah prestise, tapi bentuk dalam memberikan pelayanan masyarakat. Penilaian sebagai pemerintah yang baik itu tercermin dalam kepuasan publik dalam hal ini masyarakat yang mendapat pelayanan. Namun tidak jarang untuk memuaskan masyarakat harus ada yang ditabrak karena tidak semua kepuasan diperoleh dari aturan yang tertera dan tertulis. Akibat hal tersebut, tidak jarang yang disalahkan dan dipermasalahkan adalah aparatur sipil negaranya. 

Meski begitu, tetap ada jalan keluar dari persoalan tersebut dengan mencari solusi atau jalan tengah dari kebijakan yang mungkin tidak tertuang dalam aturan yang berlaku. Hal tersebut menurut alumni Pascasarjana Manajemen Publik Unri angkatan 2002 ini tidak masalah, asal tidak keluar dari norma-norma yang berlaku.

‘’Mungkin tidak ada aturan-aturan mengenai suatu kebijakan tersebut, tapi bisa saja kebijakan tersebut diambil. Saya sudah melakukannya dan selama ini tidak menjadi masalah, asal tidak memihak dan merupakan jalan tengah dari kebijakan yang dipaksa dikeluarkan untuk mempemudah pelayanan kepada masyarakat sebagai kelompok yang kami layani. Kebijakan juga bisa muncul saat keluar dari hasil musyawarah yang berlangsung secara mufakat.

 Intinya, kebijakan di pemerintahan ini selalunya fleksibel asal tidak keluar dari norma-norma dan aturan yang berlaku. Itu terjadi jika memang tidak ada aturan yang mengaturnya,’’ terang Trisepna Saputra SSTP MSi.

Sebagai ASN, amanat yang dipundaknya adalah Camat Sail. Pria yang biasa disapa Putra ini mengakui perjalanan hidup dan karirnya selama ini dipengaruhi oleh teori yang diperolehnya dari kampus. Baik saat menjadi praja di STPDN maupun saat belajar di bangku Pascasarjana Manajemen Publik Unri. 

Bahkan ia menyebutkan, sebagian besar kebiajakan dadakan yang dikeluarkan untuk memuaskan publik dikombinasikannya dengan teori yang didapat saat kuliah dengan pengalamannya selama mejabat sebagai camat di Pekanbaru. 

‘’Sebagai ASN, banyak sekali kebijakan-kebijakan yang diambil terutama mengenai pelayanan masyarakat.  Tentu sangat menyambung dengan ilmu yang didapat khususnya S2 di Manajeman Publik. Dengan teori-teori yang didapat kemarin dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menjadi pelayan bagi masyarakat,’’ tegasnya.

Meski bisa disebutkan beberapa kebijakan yang ditelorkannya sangat berani karena ada yang tidak diatur dalam aturan resmi pemerintahan, namun justru tidak sedikit kebijakan yang dikeluarkannya justru mendapatkan apresiasi dari masyarakat, termasuk pimpinannya. 

Menurut Putra, langkah cukup berani ini terkadang memang harus diambil agar tidak menimbulkan konflik atau gesekan sesama masyarakat, dan jalan yang paling tepat untuk mendapatkannya adalah dengan musyawarah.

‘’Saya kira soal musayawarah itu sudah diajakkan sejak kecil, hingga dewasa ini. Jadi memang solusi yang paling  tepat untuk dapat mengatasi masalah dan mengeluarkan kebijakan terkait masyarakat, yang paling mudah itu tentu melalui musyawarah mufakat. Intinya, semua aturan adalah pedoman untuk mengeluarkan kebijakan untuk masyarakat. Jadi jika bisa fleksibel dan tidak keluar dari jalurnya, semua bisa dilakukan bersama,’’ terangnya.

Sumber : http://www.riaupos.co/131472-berita-kepentingan-masyarakat-nomor-satu.html#ixzz4NPtSP7ln

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.