Header Ads

Link Banner

Asap Urusan Siapa?


www.terasunri.com - Asap yang terjadi setiap tahunnya sudah ibarat sebuah budaya yang merugikan, terjadi terulang-ulang seakan semua pihak, baik yang berwenang mau pun tidak, membiarkan budaya buruk ini terus dilakukan. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi setiap tahun di wilayah Sumatera dan Kalimantan mengakibatkan pencemaran polusi asap lintas batas negara dan mempengaruhi aspek-aspek penting seperti kesehatan dan ekonomi. Permasalahan ini sebenarnya sudah dibahas pada pertemuan Menteri Lingkungan Hidup ASEAN pada tahun 1990 dan mewujudkan Rencana Kerjasama ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas pada tahun 1995. Pada 1997, kebakaran hutan dan lahan dibahas pada tingkat ASEAN dan menghasilkan Hanoi Plan of Action 1997 dan menghasilkan kesepakatan perjanjian mengenai asap lintas batas ini dengan ASEAN Agreement of Transboundary Haze Pollution sebagai komitmen bersama yang ditandatangi pada 2002 dan berlaku efektif tahun 2007. 
Pada awal 1980, negara-negara ASEAN Senior Officials on The Environment-Haze Technical Task Force (ASOEN-HTTF) merumuskan Regional Haze Action Plan (RHAP). RHAP sendiri mempunyai tiga tugas utama. Pertama, pencegahan karlahut dengan cara mengedepankan kebijakan dan penegakan hukum. Kedua, menetapkan mekanisme operasional untuk memonitor kebakaran lahan dan hutan (karlahut). Ketiga, memperkuat kapabilitas regional untuk mengurangi kebakaran hutan. Pada tahun 2002, dalam meningkatkan kinerja RHAP negara-negara ASEAN membuat ASEAN Agreement Transboundary Haze Pollution yang AATHP bertujuan di bidang kebijakan dan langkah teknis, mengawasi, mencegah, kerjasama dan penelitian saintifik.
Proporsi kawasan hutan terhadap luas daratan pada tahun 2004 di Indonesia menyusut menjadi 63,04% jika dibandingakan dengan kondisi di tahun 1993 yaitu sebesar 67.7% dan tahun 2001 sebanyak 64.2%. Penyusutan ini disebabkan antara lain oleh penjarahan hutan, kebakaran, dan konversi untuk kegiatan pembangunan lain seperti untuk pertambangan, pembangunan jalan, dan pemukiman. Indonesia merupakan Negara dengan luas hutan terbesar dibanding Negara ASEAN lainnya. Namun, bersama Filipina, Indonesia memiliki laju deforestasi yang tertinggi. Laju deforestasi yang yang pada periode 1985-1997 sebesar 1.6 juta perhektar pertahun menjadi 2.1 juta hektar pertahun pada periode 1997-2001. Dengan semakin tingginya angka deforestasi di Indonesia ini yang dilakukan dengan cara pembakaran lahan, kabut asap pun merebak ke Negara tetangga.
            Di 2013 lalu, kabut asap melanda Jambi dan provinsi Riau yang kemudian merebak sampai Malaysia dan Singapura. Badan Nasional Penanggulan Bencana mendeteksi munculnya titik api atau hotspot sejak Juni 2013. Pada 1 Juni tercatat ada 47 titik api di Riau dan kemudian ditotalkan menjadi 1.071 hotspot per 20 Juni 2013. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Pekanbaru menyatakan satelite Terra dan Aqua mendeteksi kemunculan sebanyak 93 titik panas (hotspot) terindikasi sebagai peristiwa kebakaran lahan atau hutan di Riau pada Februari 2014. Greenpeace melansir, sepanjang 11-18 Juni 2013 terpantau 18 Juni terpantau 1.210 titik api, sebagian titik api berada di Riau yakni 1.180 atau 98 persen. Angka tersebut didapat dari data satelit Landsat milik NASA dengan dua peta konsesi milik Kementerian Kehutanan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Riau.
Permasalahan pencemaran asap 18 tahun terakhir ini, pada tahun 2015 merupakan permasalahan asap yang paling parah. Salah satu faktor yang mempengaruhi eskalasi kebakaran di Sumatera dan Kalimantan adalah El Nino yang meningkat di bulan Juni, Juli, dan Agustus 2015. El Nino yang melanda Indonesia dan Filipina ini dikategorikan dengan tingkat panas di atas normal. Akan tetapi, yang merupakan faktor pendukung lainnya adalah pembakaran yang disengaja dan gambut itu sendiri. Di bidang kesehatan, tercatat sudah 60.000 orang menderita infeksi saluran pernafasan (ISPA) di Riau. Kepala Dinas Kesehatan Riau mengatakan bahwa angka penderita ISPA ini meningkat sepekan setelahnya menjadi 71.538.
Lahan gambut (peatland) merupakan tanah yang terkumpul dari sekumpulan sampah organik seperti dedaunan yang tersedimentasi dalam beberapa waktu, maka dari itu tanah gambut lebih mudah terbakar dan dibakar jika terjadi kekeringan. Kebakaran yang terjadi di tanah gambut terjadi dua tipe, alami dan non-alami. Kebakaran alami bisa saja terjadi dari sambaran petir namun kebakaran jenis ini relatif kecil terjadi, kecenderungan kebakaran dan penyebaran polusi asap yang terjadi lebih kepada non-alami atau sengaja dibakar.
Kegiatan membakar hutan sejatinya sudah dilakukan masyarakat, khususnya Riau, sejak beratus-puluh tahun lalu dengan teknik pembakaran yang mempertimbangkan luas lahan yang dibakar dan pencengahan agar api tidak menyebar. Teknik membuka lahan dengan membakar secara ekonomi memang akan menghemat biaya. Akan tetapi, membakar hutan yang dilakukan sejak 18 tahun yang lalu tidak terkendali dan uncontrolled. Kegiatan membakar hutan yang tidak terkendali ini juga disebabkan oleh kebijakan Indonesia dan perijinan yang masif, dalam hal ini Hutan Tanaman Industri (HTI). Di samping itu, kegiatan illegal loging.
Permasalahan ekonomi inilah yang sering menjadi pemicu terjadinya peristiwa kebakaran hutan yang masif. Membakar hutan merupakan metode yang paling ekonomis untuk membuka lahan. Lahan dibuka bertujuan untuk bercocok tanam dan biaya yang harus dikeluarkan dengan tidak membakar sangat mahal untuk menggunakan alat berat. Sehingga terciptanya trinitas masalah yang rumit.
Idealnya sudah ada perangkat hukum yang dapat menjerat perilaku tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan. Pembakar hutan, baik perorangan maupun perusahaan, dapat dihukum maksimal 10 tahun penjara dan didenda Rp 10-15 miliar.
Pada 14 Oktober 2014 lalu, Indonesia yang pada awalnya hanya menyepakati perjanjian mengenai pencemaran asap lintas batas negara ini sudah meratifikasi perjanjian tersebut. Ratifikasi merupakan pengadopsian perjanjian atau keputusan dari lingkup internasional ke dalam nasional. Sebagaimana yang tertera pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution di Bagian Umum, menyebutkan bahwa motivasi Indonesia dalam mengesahkan AATHP adalah untuk menambah upaya pencegahan dalam permasalahan asap. Meskipun negara-negara ASEAN sudah melakukan langkah mediasi agar asap yang menyebar di beberapa negara ASEAN tidak terjadi lagi, asap tetap saja terjadi.

Peran dari AATHP tersebut terkesan tidak memiliki daya apa-apa untuk mencegah karlahut, seakan tidak memiliki tempat untuk mengurusi hal yang terjadi tiap tahunnya ini. Dalam tubuh ASEAN sendiri, ASEAN memiliki prinsip non-intervensi yang memproteksi segala usaha negara atau non-negara dari luar untuk mengurusi negara lainnya—meskipun permasalahan asap seperti ini. ASEAN hanya melakukan pertemuan untuk segala permasalahan yang dihadapi ASEAN. Segala upaya yang sudah dilakukan, bahkan diratifikasi, hanya menimbulkan sebuah tanya; Asap urusan siapa?

Tulisan : Satya Wira Wicaksana adalah mahasiswa jurusan Ilmu Hubungan Internasional angkatan 2012. Saat ini ia menjabat sebagai Pembina dari Forum for Academician of International Relations Universitas Riau.

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.