Header Ads

Link Banner

Permasalahan RTRW Riau Tak Kunjung Usai, BEM UR Adakan Kajian


terasunri.web.id - Terkait masalah RTRW Riau yang sampai saat ini tidak ada kejelasannya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Riau (BEM UR) melalui Kementerian Lingkungan Hidup mengadakan majelis reboan dengan mengangkat tema “Ada apa dengan RTRW Riau?”. Kegiatan yang dilaksanakan pada Rabu 6 September 2017 di sekretariat BEM UR ini turut dihadiri oleh Randy Lorena Candra selaku Menteri Lingkungan Hidup, Reski Ananda Saputra selaku Menteri Riset dan Pendidikan, Fajar Muhammad selaku Menteri Sosial Masyarakat, jajaran pengurus BEM UR, sejumlah perwakilan dari kelembagaan selingkungan Universitas Riau dan Mahasiswa Universitas Riau pada umumnya.

Agenda majelis reboan kali ini menghadirkan Dr. Elviriadi, M.Si sebagai pemateri yang juga merupakan seorang pakar lingkungan sekaligus dosen di Fakultas Pertanian Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau).
Dalam pemaparannya, Elviriadi menyampaikan bahwa RTRWP Riau saat ini berada pada kondisi saling kunci oleh 3 kutub kepentingan yaitu, Pertama Kutub Public Pressure yang didalamnya berisi pejuang lingkungan multi organisasi yang bersuara agar RTRW jangan terburu-buru disahkan. Kedua, Kubu yang ingin agar Riau punya dasar dan rencana tata ruang yang jelas sehingga ingin segera mengesahkan RTRW, dan Ketiga Kubu yang ingin menghabiskan hutan Riau dan Indonesia.


Elviriadi juga menyampaikan bahwa saat ini kondisi dilapangan masalah kehutanan sudah crowded (Kacau balau). Kabupaten dan kota di Riau sudah tidak sesuai lagi peruntukannya. Hal utama yang diatur dalam RTRW ini adalah bagaimana lahan yang dulunya termasuk wilayah hutan dan tidak bisa dimanfaatkan diubah peruntukannya menjadi bukan wilayah hutan sehingga bisa di eksploitasi. "Apabila hal ini terjadi maka akan banyak pihak yang diuntungkan dan dirugikan. Kita tidak tahu kepada siapa keberpihakan RTRW ini, apakah kepada Rakyat atau malah justru ke Korporasi” tegas Elviriadi.

Lebih lanjut Elviriadi menjelaskan bahwa sebagai mahasiswa, fungsi yang dimainkan sudah jelas. Mahasiswa harus menjadi agen sosial kontrol terhadap berbagai kebijakan pemerintah, berdasarkan rasa moral yang baik. Apabila kebijakan pemerintah tidak sesuai moral maka mahasiswa harus bergerak untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.

Terkait dengan kegiatan majelis reboan yang diadakan, Randy Lorena Candra selaku Menteri Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh mahasiswa Universitas Riau terutama kepada para pengurus kelembagaan mengenai permasalahan RTRW Riau. "Kita harus tahu akar permasalahannya, kenapa hingga hari ini Riau tak kunjung punya RTRW. Kita juga ingin memberikan pemahaman mengenai permasalahan RTRW kepada mahasiswa, sehingga kita sudah tahu langkah apa yang harus diambil untuk memberikan masukan kepada pemerintah agar semua kebijakan membela kepentingan rakyat" ujar Randy.

Ia juga menjelaskan bahwa RTRW Riau harus disusun berdasarkan rasa kepedulian atas hak-hak yang dimiliki rakyat. Pemerintah tidak boleh terburu-buru dalam mengesahkan RTRW hanya karena Riau belum punya RTRW, tetapi seharusnya pemerintah memikirkan berbagai aspek penting lainnya. Yang tidak kalah penting adalah transparansi dan keterbukaan terhadap rakyat harus menjadi asas dalam penyusunan kebijakan. Kenyataan yang terjadi hingga hari ini, pemerintah sama sekali tidak pernah melibatkan rakyat dalam menyusun RTRW. Ujar Randy.

Usai agenda majelis reboan, Randy berharap agar mahasiswa lebih berperan aktif dalam mengambil peran agen kontrol terhadap berbagai kebijakan. Selain itu ia juga mengharapkan agenda ini dapat memberikan edukasi terkait berbagai permasalahan yang ada di Riau terutama RTRW Riau.

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.